Wakil Wali Kota Medan Usulkan Pertemuan Lintas Sektor untuk Atasi Banjir Rob Saat Kunjungan Komisi V DPR RI

Dalam menghadapi masalah banjir rob yang kerap melanda kawasan Belawan, Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, mengusulkan perlunya pertemuan lintas sektor. Hal ini diungkapkannya saat kunjungan Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Musa Rajekshah, pada Kamis (9/4/2026). Di hadapan para anggota dewan, Zakiyuddin menegaskan bahwa penanganan masalah banjir rob di Medan tidak bisa dilakukan secara terpisah oleh pemerintah daerah saja. Sebaliknya, kolaborasi antara berbagai pihak terkait sangat diperlukan untuk menemukan solusi yang efektif dan menyeluruh.

Pentingnya Pertemuan Lintas Sektor

Zakiyuddin menyampaikan bahwa penanganan banjir rob di Belawan perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Kabupaten Deliserdang, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta perusahaan-perusahaan besar seperti PT KAI, Pelindo, dan Pertamina. Menurutnya, banyak faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini, termasuk kondisi geografis dan tata ruang wilayah yang kompleks.

“Kami berharap dapat difasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak tersebut, mengingat di kawasan ini terdapat permukiman warga, jalur pipa gas, serta fasilitas penting lainnya,” ungkapnya. Hal ini menunjukkan betapa rumitnya persoalan banjir rob di Medan, yang membutuhkan pendekatan holistik dalam penanganannya.

Keterbatasan Kewenangan Pemko Medan

Zakiyuddin juga menyoroti keterbatasan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota Medan, terutama dalam hal kepemilikan lahan. Banyak wilayah yang terletak di atas lahan milik PT KAI dan Pelindo, di mana masyarakat tinggal dengan status sewa. “Kami tidak memiliki lahan di sana. Bahkan, kantor kecamatan pun berada di atas lahan PT KAI,” jelasnya. Kondisi ini menjadi kendala besar ketika pemerintah berupaya melakukan penataan dan normalisasi kawasan.

Di sisi lain, banyak rumah warga yang berdiri di bantaran sungai, yang juga merupakan lahan milik PT KAI dan Pelindo. Hal ini semakin memperparah situasi banjir rob yang sering melanda daerah tersebut. “Jika hanya Medan yang melakukan normalisasi, maka semua upaya kita akan sia-sia,” ujarnya. Zakiyuddin menekankan pentingnya penanganan terpadu lintas daerah untuk menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh.

Usulan Relokasi dan Pendekatan Sosial

Salah satu solusi jangka panjang yang diusulkan oleh Zakiyuddin adalah relokasi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Namun, ia menyadari bahwa langkah ini memerlukan pendekatan sosial yang matang agar masyarakat dapat menerima dan memahami urgensi dari penataan kawasan tersebut.

“Kita perlu melakukan pendekatan yang persuasif. Masyarakat harus memahami bahwa penataan kawasan adalah langkah yang penting untuk mengatasi masalah banjir rob,” ujarnya. Pendekatan sosial yang baik akan membantu dalam menjalin komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat.

Pernyataan dari Kementerian Pekerjaan Umum

Adenan Rasyid, Plh Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, menyatakan bahwa secara teknis, penanganan banjir rob dapat dilakukan. Namun, tantangannya terletak pada banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat dan masyarakat yang sudah lama bermukim di kawasan tersebut. “Koordinasi menjadi tantangan utama dalam menyelesaikan permasalahan ini,” ungkapnya.

Dia juga menekankan pentingnya memiliki permasalahan yang jelas agar penanganannya dapat terarah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada solusi teknis, keberhasilan penanganan banjir rob sangat tergantung pada kerjasama antara semua pihak yang terlibat.

Dukungan Anggota DPR RI

Anggota DPR RI dari Komisi V, Musa Rajekshah, juga memberikan dukungan terhadap upaya penanganan banjir rob. Ia menekankan bahwa penyelesaian masalah ini tidak dapat dibebankan pada satu pihak saja. “Kami hadir untuk memastikan bahwa penyelesaian masalah ini tuntas. Semua pihak harus bertanggung jawab,” ujarnya.

Rajekshah mengusulkan agar Komisi V menginisiasi rapat koordinasi lintas sektor untuk membahas masalah ini secara menyeluruh. Selain itu, ia juga menyoroti perubahan fungsi lahan di kawasan pesisir, seperti pengalihan hutan mangrove menjadi perkebunan sawit atau tambak, yang semakin memperburuk kondisi banjir rob.

Pentingnya Normalisasi dan Perlindungan Mangrove

“Jika sedimentasi sungai tidak segera dinormalisasi, masalah ini tidak akan pernah selesai. Kerusakan hutan mangrove juga harus menjadi perhatian serius,” tegasnya. Ia mengingatkan bahwa kerusakan ekosistem ini turut berkontribusi pada meningkatnya risiko banjir di kawasan tersebut.

Rajekshah menekankan perlunya pembentukan tim koordinasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan, baik dalam hal teknis maupun non-teknis. Perencanaan yang komprehensif akan menjadi kunci agar anggaran yang dikeluarkan tidak terbuang sia-sia. “Kami tidak ingin anggaran yang telah dikeluarkan justru tidak menyelesaikan masalah yang ada,” tuturnya.

Sosialisasi kepada Masyarakat

Sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi salah satu aspek penting dalam penanganan banjir rob. Rajekshah menekankan bahwa masyarakat perlu diberikan informasi yang jelas mengenai rencana relokasi dari bantaran sungai. “Pendekatan persuasif harus diutamakan agar masyarakat dapat memahami urgensi penataan kawasan,” ujarnya.

Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil tidak hanya akan berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penanganan banjir rob. Kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat akan sangat menentukan keberhasilan dari seluruh rencana yang telah disusun.

Partisipasi Pemangku Kepentingan

Pada kunjungan tersebut, hadir pula anggota DPR RI dari Komisi V lainnya, seperti Mukhlis Basri, Ahmad Safri, Hanan A Rozak, Drs Hamka, Sriyanto Saputro, dan Mori Hanafi. Kehadiran mereka mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mencari solusi untuk masalah banjir rob yang telah berlangsung lama ini.

Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan upaya penanganan banjir rob di Medan dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh. Kesadaran akan pentingnya kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mengatasi tantangan yang ada.

Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diusulkan oleh Wakil Wali Kota Medan dan dukungan dari anggota DPR RI menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan masalah banjir rob di Belawan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan partisipasi semua pihak, diharapkan krisis ini dapat teratasi dengan baik.